Pemkab Trenggalek Distribusikan KPE Warga Terdampak Covid -19

Berita Patroli, Trenggalek – Pemkab Trenggalek kembali distribusikan Kartu Penyangga Ekonomi (KPR) bagi warga terdampak pandemi wabah covid-19. Kali ini masyarakat kec. Dongko dan kec. Panggul menerima KPE yang secara langsung diserahkan oleh Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin kepada beberapa perwakilan warga, Jumat (1/5/2020).

Jumlah penerima KPE di dua kecamatan tersebut sebanyak 482 KK dengan rincian kec. Panggul 263 KK dan kec. Dongko 218 KK. Sembari menyerahkan KPE, Bupati Trenggalek juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan kartu tersebut kepada perwakilan warga yang hadir.

Bupati Nur Arifin mengaku senang dengan antusias masyarakat yang menggunakan KPE untuk berbelanja makanan penambah kecukupan gizi yang variatif seperti kacang hijau dan susu di beberapa depo yang ada. Sehingga masyarakat tidak sekedar untuk membelanjakan kartu KPE untuk membeli sembako seperti beras, minyak, gula, dan lain sebagainya.

“Ini tadi kita coba di warungnya, dan kita senang ada yang beli kacang ijo, jadi kecukupan gizinya cukup variatif daripada kalau kita sekedar memberikan sembako mungkin hanya beras minyak gula,” ungkap Bupati Arifin.

“Terus tadi di Panggul juga ada yang beli susu untuk putranya, jadi dengan adanya KPE ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tapi juga kita harapkan bisa meningkatkan kualitas kebersihan juga seperti sabun tadi juga bisa terbeli. Karena dimasa pandemi corona ini yang paling penting kan menjaga selalu kebersihan juga,” imbuhnya.

Namun disaat yang sama Bupati Arifin juga mengaku menemui beberapa kendala teknis terkait penggunaan kartu KPE saat turun langsung memberikan sosialisasi kepada warga. Saat mendampingi warga yang mencoba menggunakan kartunya, Bupati muda ini mengatakan beberapa daerah sempat mengalami kendala seperti sulitnya akses jaringan internet di beberapa titik tertentu.

“Cuma ketika kita turun langsung ini tidak semuanya berjalan dengan sesuai apa yang kita rencanakan, ada beberapa daerah yang sinyal internetnya susah seperti di Watulimo di Desa Ngembel sempat harus cari GPRS dulu harus cari sinyal,” jelasnya.

Selain itu juga ditemukan kendala lain, yaitu dikarenakan kartu KPE merupakan kartu e-money yang hanya bisa dibelanjakan secara elektronik, maka harus ada saldo minimal yang ada pada kartu tersebut setelah digunakan berbelanja.

“Terus ini tadi ada saldo minimal kita cari-cari ternyata saldo minimal Rp 1, sudah kita komplainkan ke BRI jadi ada kesalahan sistem, jadi ada saldo Rp 1. Jadi waktu kita mentransaksikan Rp 100 ribu tertolak karena ternyata ada saldo minimal,” terangnya.

Dengan adanya beberapa kendala yang ditemui saat turun langsung tersebut, Bupati mengaku akan melakukan evaluasi secara lebih lanjut. Dengan harapan nantinya masyarakat yang menggunakan KPE bisa benar-benar merasakan manfaat kehadiran KPE secara utuh dan tidak lagi terkendala permasalahan teknis yang ada.

“Nah yang seperti ini kita evaluasi, kalau kita tidak turun langsung dan juga tidak ngajari perangkat desa bagaimana penggunaan kartu nanti begitu perangkat desa membagi kartunya kan tidak bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi fungsinya kita turun hari ini fungsinya seperti itu,” tegasnya. @no/is