Hanya 1.000 dari 25 Ribu Nelayan Lamongan Ikut Asuransi

Lamongan BeritaPatroli

Nelayan merupakan salah satu profesi yang memiliki risiko tinggi namun kesadaran akan pentingnya asuransi masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan masih minimnya nelayan Lamongan yang ikut program asuransi mandiri.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Yuli Wahyuono, mengatakan jumlah total nelayan Lamongan saat ini sebanyak 25 ribu orang. Mereka terdiri dari 21 ribu nelayan perairan laut dan 4.000 nelayan perairan umum darat (PUD).

Dari jumlah tersebut, ungkap Yuli, yang ikut asuransi mandiri atau BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya hanya sekitar 1000 orang. Mereka terdiri dari 700 nelayan perairan laut dan 300 nelayan PUD.

“Selama pandemi Covid-19, asuransi nelayan yang dibiayai oleh pemerintah belum ada, tapi kalau asuransi mandiri ada yaitu BPJS ketenagakerjaan. Yang ikut asuransi mandiri hanya sekitar 1000 orang, 700 nelayan laut dan 300 PUD,” ujar Yuli kepada beritajatim, Rabu (8/6/2022).

Yuli menjelaskan terakhir kali dinasnya mendapat jatah asuransi pada 2019 lalu. Asuransi itu merupakan premi gratis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Program BPAN (Bantuan Premi Asuransi Nelayan) sebagai perlindungan untuk para nelayan di Kabupaten Lamongan.

Dia merinci, asuransi program BPAN yang didapatkan oleh Dinas Perikanan Lamongan 2016 sebanyak 9.250 nelayan, tahun 2017 sebanyak 1.704 nelayan, tahun 2018 sebanyak 475 nelayan dan tahun 2019 ada 750 nelayan. Sedangkan tahun 2020 dan 2021 sudah tidak ada.

“Pada tahun 2022 ini untuk premi gratis asuransi nelayan yang dari KKP melalui program BPAN memang ada lagi. Untuk tahun ini, Kabupaten Lamongan telah mengajukan kuota sebanyak 500 nelayan, namun sampai sekarang belum ada realisasinya,” terangnya.

Terkait kuota yang diajukan tersebut, Yuli menambahkan, tentu tidak bisa mencakup seluruh nelayan di Kabupaten Lamongan. Pasalnya, jumlah nelayan di Lamongan sendiri saat ini berjumlah sekitar 25 ribu orang.

“500 kuota itu nominalnya kita tidak tau, sebab itu anggaran APBN. Kabupaten/kota cuma disuruh untuk mengajukan permohonan asuransi BPAN sesuai kuota,” imbuhnya.

Menurut Yuli, asuransi mandiri sebenarnya cukup terjangkau. Premi atau iurannya hanya Rp 16.800,- per bulan. Meski begitu, ia mengaku, masih kurangnya kesadaran masyarakat nelayan terhadap pentingnya ikut asuransi tersebut.

Tak cukup itu, Yuli menegaskan bahwa manfaat asuransi tak bisa dirasakan sekarang, tapi nanti saat ada sesuatu yang menimpa nelayan. Mengingat pekerjaan nelayan sangat berisiko, seperti yang terjadi dua pekan lalu, di mana kapal nelayan Paciran diterjang ombak dan tenggelam, 2 nelayan berhasil diselamatkan sedangkan 1 nelayan meninggal.

“Hambatanya adalah kurang adanya kesadaran masyarakat nelayan terhadap pentingnya ikut asuransi. Yang harus kita lakukan adalah terus mengadakan sosialisasi tentang pentingnya asuransi buat nelayan,” tuturnya.

Menyikapi kondisi ini, Yuli berkata, akan mengupayakan asuransi gratis meskipun tidak semuanya dapat. Pihaknya akan mengusulkan agar ada anggaran asuransi gratis bagi nelayan yang diambilkan dari APBD Lamongan.

“Memang dana yang bersumber dari APBD belum ada atau masih dalam proses. Sebab kita masih mencari sumber hukum yang jelas sebagai landasan untuk penganggaran asuransi nelayan. Kemarin juga kita lakukan pembahasan antara Dinas Perikanan, Bappelitbangda, Dinas Ketahanan pangan, dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Lamongan,” tandasnya. (Syn)