Komisi lX DPR Dukung BPOM, Jangan Sampai Kesehatan Rakyat Jadi Korban Anggaran

Anggota Komisi IX, Muh Haris

Berita Patroli – Salatiga

Komisi IX DPR RI melempar peringatan keras kepada pemerintah agar tidak mengabaikan pentingnya pengawasan obat dan makanan. Menurut anggota Komisi IX, Muh Haris, anggaran untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang demi keselamatan rakyat, bukan beban pengeluaran negara.

“Jika pengawasan dilemahkan, yang rugi adalah rakyat,” ujar Haris dalam rapat kerja dengan BPOM, Selasa (8/7/2025). Ia mendesak Kementerian Keuangan dan Bappenas agar lebih berpandangan strategis dalam menyusun anggaran pengawasan obat dan pangan.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa minimnya anggaran akan menghambat kinerja BPOM, padahal lembaga tersebut telah mencatat sejumlah capaian penting di paruh pertama tahun 2025.

Salah satunya, realisasi anggaran BPOM telah menyentuh 57,41 persen dari pagu efektif. Selain itu, penguatan pengawasan berbasis digital serta program pendampingan bagi UMKM juga menunjukkan progres nyata.

Namun Haris menilai, capaian tersebut tidak akan bisa berlanjut tanpa dukungan fiskal yang konsisten. Ia mengingatkan bahwa pengawasan pangan dan obat bukan sekadar tugas administratif, tetapi menyangkut hak konstitusional masyarakat atas kesehatan.

“Keamanan pangan dan obat adalah bagian dari hak dasar warga negara. Jangan sampai terabaikan hanya karena hitung-hitungan anggaran,” tegasnya.

Komisi IX berkomitmen untuk mengawal anggaran BPOM agar tidak hanya cukup secara nominal, tetapi juga memiliki daya dorong bagi perlindungan konsumen serta pengembangan industri dalam negeri.

“Kalau negara abai, yang jadi korban adalah konsumen. Ini bukan pilihan, ini kewajiban,” tutup Haris. (Aditya)