Dinas LHP Diperiksa Kejari Tuban Terkait Dugaan Korupsi Program Biopori 2021

Foto Pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) saat keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Tuban Usai Diperiksa, Rabu (14/8/2024)

TUBAN – Berita Patroli

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban telah melakukan pemeriksaan terhadap  Lima orang yang di duga sebagai pengawas lapangan terkait dugaan Korupsi program Biopori tahun anggaran 2021 pada Rabu (14/8/2024) sekira pukul 10:00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Tuban.

Terpantau oleh Tim Media ini di Kejaksaan Negeri Tuban, Lima Orang yang keluar dari Kantor kejaksaan pada pukul 13:34 WIB Dua Perempuan dan Tiga Laki-Laki. setelah keluar dari Kantor Kejaksaan mereka menuju ke rumah makan tepat di depan Kantor Dinas DLHP Kabupaten Tuban yang bersebelahan dengan Kantor Kejaksaan Negeri. Berdasarkan Informasi mereka berempat adalah Kepala Bidang di Kantor Dinas DLHP Tuban.

Pada 9 Agustus 2024 Kejaksaan Negeri Tuban telah Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) B-1633/M.5.33/Fd.1/08/2024 pada dugaan Korupsi Program Biopori. Di surat tersebut tertulis jelas bahwa yang di periksa adalah pihak Pengawas Lapangan.  Justru kenyataannya yang datang saat itu malah Pejabat Internal di Dinas DLHP yang lebih tepatnya sebagai Pejabat pengguna Anggaran.

Berdasarkan Informasi yang di himpun oleh tim media ini, ke Lima orang yang di periksa di Kejaksaan Negeri Tuban pada Rabu 14/8/2024
Adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Bambang Irawan dan ke empat Kepala Bidangnya.

Kemudian, untuk memastikan agar dugaan tersebut jelas dan terbuka oleh Publik. Tim Media ini melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas DLHP Kabupaten Tuban via Pesan Whatshaapnya di Nomor 0812 343X XXXX
Pada Kamis (15/8/2024) sayangnya sampai berita ini di terbitkan Redaksi Bambang Irawan masih belum memberikan keterangan terkait di periksanya Dinas LHP oleh Kejaksaan Negeri Tuban.

Sedangkan menurut Kejaksaan Negeri Tuban melalui Kasubsi Penyidikan pada Tindak Pidana Khusus  Satria Aji Nugroho S.H. saat di Konfirmasi di ruang kerjanya pada Kamis Malam (14/8/2024) membernarkan bahwa pada hari Rabu Kejaksaan Negeri telah melakukan pemeriksaan kepada Lima Pejabat Dinas LHP untuk di mintai keterangan terkait program biopori tahun anggaran 2021.

“Benar, Kepala Dinas beserta ke empat kepala Bidangnya kami periksa untuk di mintai keterangan terkait Program Biopori pada Tahun 2021”. Jelasnya Satrio kepada awak media.

(Tim)