Menganggap Wartawan Tidak Punya Kapasitas Bertanya Terkait Pengelolaan Anggaran Dana BOS, Kepala Sekolah SMPN 1 Pare Tidak Berkenan di Konfirmasi

Sekolah SMP 1 Pare

Kediri, Jatim — Data akurat diterima wartawan media ini, berdasarkan rincian Dana Bos Kemendikbud untuk SMP Negeri 1 Pare Kabupaten Kediri dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 20511873, penerimaan Dana bos tahun 2022 Total sebesar Rp. 911.900.000,-, Dengan rincian tahap 1. Rp 273.570.000,-, Tahap 2 triwulan Rp.364.760.000,-, Tahap 3 triwulan Rp. 273.570.000,- dengan berbagai kegiatan pengadaan barang serta perawatan.

Sedangkan di Tahun 2023 Total sebesar Rp. 901.911.050 dengan rincian penerimaan untuk tahap I menerima Rp. 450.911.050,-, Tahap 2 Rp. 451.000.000,- dan diduga ada penggunaan yang tidak wajar, adanya dugaan fiktif dan mark up di beberapa komponen yang patut di curigai adanya Penyelewengan penggunaan Anggaran Dana Bos, serta tidak adanya papan Pengumuman Realisasi penggunaan anggaran Dana BOS.

Terkait hal itu, wartawan mencoba mendatangi Sekolah SMPN 1 Pare yang bertempat di Jl. Soekarni Hatta no 98 Bendo Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64225, untuk konfirmasi.

Abdul Rofiq Selaku Kepala SMPN 1 Pare dalam klarifikasinya melalui pesan singkat Whatsapp Senin 16/10 mengatakan kapasitas anda sebagai apa njih…wali murid?, kalau silaturahmi monggo, jawabnya.

Menanggapi hal itu, Ketua LSM Ratu Saiful Ishak Kediri menyesalkan sikap Kepala SMPN 1 Pare tersebut, selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Notabenenya sebagai panutan di sekolah tidak transparan dan memberi tanggapan kepada awak media sebagai kontrol sosial dengan jawaban yang terkesan menyepelekan profesi Wartawan.

“kami menghimbau untuk semua jajaran baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Inspektorat, BPK, Tipikor, Kejaksaan dan Dinas terkait untuk melakukan pemantauan dengan jelas, bukan malah ada pengkondisian biar sama-sama aman penting menguntungkan dan dapat upeti dari tiap-tiap lembaga penyelenggara pendidikan. Jika dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS terjadi penyimpangan maka proses hukum pidana harus berjalan sesuai ketentuan. Mengacu pada kasus-kasus yang terjadi selama ini, maka bagi mereka yang menyelewengkan dana BOS dikenakan pasal pasal tindak pidana korupsi” tegas Saiful.

Lanjutnya Saiful menjelaskan “dalam Undang-undang jelas bagi yang terbukti melanggar dikenakan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 3 Jo 18, Jo 55 KUHP ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara, dan dalam waktu dekat ini kita akan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, serta memberikan surat permohonan informasi ke lembaga tersebut terkait SPJ nya” pungkasnya. (Gas/Nyoto)