Tanggapan Ketua Partai di Ngawi Soal Pemilu Proporsional Terbuka

Pemilu Proporsional Terbuka

NGAWI, Berita Patroli – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (15/6/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Sejumlah pimpinan partai politik di wilayah Ngawi pun angkat bicara soal pemilu yang dinyatakan terbuka itu.

Ketua DPC PDI Perjuangan Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengatakan Pemilu legislatif 2024 yang masih menggunakan sistem proporsional terbuka sangat relevan untuk digunakan di tahun 2024 khususnya di Ngawi.

‘’Pergerakan partai masih bertumpu pada sinergitas caleg dan pengurus partai, dengan demikian peran menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat dilakukan teman-teman anggota DPRD dan Caleg walaupun masih melibatkan pengurus partai. Jadi konsep sistem pemilu ini fair bagi caleg khususnya yang tidak mengandalkan nomor urut tapi kedekatan dan dukungan masyarakat,’’ kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Ngawi itu.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ngawi Khoirul Anam Mu’min mengatakan itu sistem yang ideal. Sistemnya sudah tepat untuk konsep pelaksanaan pemilu mendatang. Para calon legislatif (caleg) bisa terbuka dalam berkontestasi.

‘’Calon pemilih juga bisa menentukan siapa yang menjadi pilihannya. dan partai sebagai gerbong bisa mencari caleg yang sebaik mungkin agar menjadi pilihan masyarakat,’’ kata Gus Anam, sapaan akrab Khoirul Anam Mu’min, Minggu (25/6/2023).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ngawi Hari Cahyono. Menurut Hari, pemilu proporsional terbuka bakal jadi kontestasi yang fair bagi para caleg. Pihaknya dan siapa saja tentu harus menurut dengan sistem yang telah ditentukan MK tersebut.

‘’Namun, kami kembali mengingatkan pada penyelenggara pemilu agar tetap menjalankan tugasnya dengan maksimal dan on the track ketika pemilu terbuka ini dilaksanakan nanti,’’ kata Hari.

Pun, Supeno, Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Ngawi mengatakan pemilu proporsional terbuka sangat bagus dampaknya untuk demokrasi Indonesia. Sekaligus, sudah sesuai dengan kehendak rakyat,

‘’Itu sebuah keputusan bagus untuk membangun demokrasi di Indonesia ke depannya. Sesuai kehendak rakyat mayoritas ketika MK memutuskan sistem pemilu tersebut. itu juga lebih fair untuk para caleg nanti,’’ kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Ngawi itu.

Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi Haris Agus Susilo mengatakan jika konsep pemilu proporsional terbuka memastikan masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung. ‘’Kalau tertutup kan rakyat tidak tahu siapa yang mewakili aspirasinya,’’ kata Haris.

Sementara, Eriek Kristiari Wakil Ketua DPD Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengatakan jika keputusan MK yakni pemilu proporsional terbuka merupakan kemenangan demokrasi di Indonesia.

‘’Memang masih akan ada konsekuensi dari apapun sistem yang dipakai dalam pelaksanaan pemilu itu, tapi penetapan sistem terbuka ini menunjukkan juga bahwa sampai hari ini MK masih bisa kita jadikan sebagai penjamin konstitusi Semoga akan terus seperti ini hingga pelaksanaan pemilu akan berjalan seperti yang kami harapkan,’’ kata Eriek.

Diketahui, pemilu proporsional terbuka diputuskan oleh MK. “Amar putusan, dalam provisi, menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi tujuh Hakim Konstitusi lainnya, saat membacakan amar Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022

(Red)