Koalisi Perjuangan Mahasiswa (KPM) mengutuk keras perbuatan korupsi secara berjamaah yang melibatkan 14 camat di kota makassar dalam kasus honorarium fiktif

Makassar,Berita patroli  – dalam rangka penydikan dan proses pengadilan 14 camat ex camat dan bahkan ada yang sudah menjadi kadis masih bebas menghirup kebebasan tidak di tahan dan bahkan masih menikmati jabatan nya tanpa diadili dan ditindak

sesuai peraturan dan perundang undangan UU Tindak pidana korupsi Pasal 4 sudah sangat jelas menegaskan bahwa Pengembalian Kerugian Keuangan Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagai mana di atur pada pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi

Dalam kasus honorarium fiktif tersebut menyeret beberapa nama imam hud dan alm Iqbal Asnan dan 14 camat secara berjamaah namun masih ada 14 camat yang terbukti menikmati uang haram tersebut dengan dalih dana sudah di kembalikan ke negara 14 camat ex camat masih bebas bahkan masih menjabat sebagai camat

Koalisi perjuangam mahasiswa (kpm) sdr akmal korlap mengutuk tindakan meminta kejaksaan serta instansi terkait menahan dan penjarakan 14 camat ex camat yang terlibat korupsi secara berjamaah,hukum harus di tegakkan supaya ada efek jera bagaimana tidak seoaang koruptor tetap koruptor walaupun sudah mengembalikan tapi perbuatan nya harus diadili seadil adilnya sesuai hukum yang berlaku kami akan menurunkan 200 orang bHkan lebih dan kami akan melakukan unjuk rasa dan memanggil beberapa lembaga mahasiswa yang lain di kejaksaan tinggi dan dipengadilan negeri makassar jika oknum yang melakukan korupsi tidak proses sesuai hukum yang berlaku. pungkasnya

Adapun sejumlah camat periode 2017-2020 mengembalikan uang kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel. Dari 27 camat yang tugas di periode itu mengembalikan uang ratusan juta dengan rincian sebagai berikut:

Andi Asminullah (Camat Rappocini) Kembalikan Uang Negara Rp11,4 juta

Fadli Wellang (Camat Mamajang) Kembalikan Uang Negara Rp113,1 juta

A Ardhy Rahadian S (Camat Makassar) Kembalikan Uang Negara Rp61,2 juta

Muh Thahir Rasyid (Camat Panakukang) Kembalikan Uang Negara Rp337,725 juta

Kaharuddin Bakti (Camat Tamalanrea) Kembalikan Uang Negara Rp213,75 juta

Anshar Umar (Camat Manggala) Kembalikan Uang Negara Rp205,2 juta

A Zainal Abidin (Camat Tallo) Kembalikan Uang Negara Rp159,6 juta

Harun Rani (Camat Mariso) Kembalikan Uang Negara Rp309,225 juta

Edwar Supriawan (Camat Ujung Tanah) Kembalikan Uang Negara Rp76,375 juta

Ibrahim Chaidar Said (Camat Ujung Tanah) Kembalikan Uang Negara Rp74,1 juta

Alamsyah Sahabuddin (Camat Makassar) Kembalikan Uang Negara Rp11,4 juta

Syamsul Bahri (Camat Bontoala) Kembalikan Uang Negara Rp135,375 juta

Syahruddin (Camat Manggala) Kembalikan Uang Negara Rp25,5 juta

Andi Syahrum (Camat Biringkanaya) Kembalikan Uang Negara Rp112 juta lebih

A Pangeran Nur Akbar (Camat Panakukkang) Kembalikan Uang Negara Rp180,975 juta

Mahyuddin (Camat Biringkanaya) Kembalikan Uang Negara Rp151,05 juta

Juliaman (Camat Mariso) Kembalikan Uang Negara Rp22,575 juta

Andi Fadli (Camat Manggala) Kembalikan Uang Negara Rp76,95 juta

Arman (Camat Bontoala) Kembalikan Uang Negara Rp89,775 juta

Ansaruddin (Camat Wajo) Kembalikan Uang Negara Rp7,125 juta

Andi Unru (Camat Ujung Tanah) Kembalikan Uang Negara Rp209,475 juta

Ruly (Camat Makassar) Kembalikan Uang Negara Rp212,325 juta

Muh Rheza (Camat Tamalanrea) Kembalikan Uang Negara Rp192,375 juta

Fahyuddin (Camat Tamalate) Kembalikan Uang Negara Rp125,4 juta

Akbar Yusuf (Camat Mamajang) Kembalikan Uang Negara Rp5,7 juta

Hamri Haiya (Camat Rappocini) Kembalikan Uang Negara Rp31,35 juta

Hasan Sulaiman (Camat Tamalate) Kembalikan Uang Negara Rp289,275 juta

Muh Mulyadi Mone (Danru Kec. Rappocini) Kembalikan Uang Negara Rp7,7 juta

Dalam kasus ini, Kejati Sulsel menetapkan tiga orang tersangka. Mereka yakni Abd Rahim, mantan Kasi Pengendali dan Operasional Satpol PP Kota Makassar tahun 2017-2020 dan Iman Hud, mantan Kasatpol PP Kota Makassar tahun 2017-2020. (Safril S)