PKS Minta Perbaikan Internal Pemkab Jember

Pemerintah Kabupaten Jember

JEMBER, Berita Patroli – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta perbaikan internal jajaran Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Namun PKS juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah selama ini.

Pujian dan kritik ini dilontarkan Nurhasan, juru bicara Fraksi PKS, dalam sidang paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (LPP APBD) 2022, di gedung DPRD Jember, Rabu (14/6/2023) malam.

“Sebelumnya kami memberikan kurang lebih 28 rekomendasi atas LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) yang disampaikan bupati. Maka kiranya saran untuk evaluasi dan perbaikan internal di jajaran Pemkab dapat dilakukan,” kata Nurhasan.

PKS juga meminta kepada Pemkab Jember agar ada evaluasi terhadap tidak dilaksanakannya anggaran program-program yang sudah disepakati dalam APBD 2022. Nurhasan minta agar hal ini tidak terjadi lagi dalam pelaksanaan APBD 2023.

PKS juga mempertanyakan tidak adanya satu pun program Kabupaten Jember yang masuk ke dalam nominasi Inotek Awatd 2023 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. “Tentunya hal ini adalah kemunduran yang membuat kita kehilangan muka. Dengan slogan ‘kueren-kueren’ nyatanya program kita masih belum bisa bersaing dan dinominasikan di Inotek Award 2023,” kata Nurhasan.

Namun PKS memuji capaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022. “Kami harap capaian ini akan terus berlanjut pada tahun mendatang,” kata Nurhasan.

Penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI kepada Bupati Hendy Siswanto juga diapresiasi PKS. Namun setelah penghargaan untuk pengembangan sektor pertanian tersebut diberikan, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk soal sulitnya akses pupuk subsidi. “Kami harap Pemkab Jember dapat memberi jaminan agar seluruh gabungan kelompok tani dan anggotanya mendapat pupuk sesuai kuota dan memotong mata rantai distribusi agar tepat sasaran,” kata Nurhasan.

Nurhasan mengingatkan, masih banyak petani yang belum terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Ini menyebabkan mereka kesulitan mengakses pupuk subsidi. “Oleh karena itu kami mendorong dilakukannya updating data, supaya penerima hak subsidi pupuk di Jember dapat bertambah,” katanya.

Terakhir, Fraksi PKS sangat mengapreasiasi capaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 92,14 persen dari yang dicanangkan. Capaian target ini lebih baik dari tahun sebelumnya yakni 88.25 persen. “Meski begitu perlu diingat, naiknya presentasi ini sebetulnya kurang memuaskan, karena PAD tahun lalu mencapai Rp 719,87 miliar. Sedangkan tahun ini tidak mampu menembus Rp 700 miliar,” kata Nurhasan. PKS meminta ada evaluasi serius.

(Red)