LEMAHNYA SISTEM KESELAMATAN LAUT PRIGI.

Trenggalek, berita Patroli – Menyoroti tentang kejadian Kecelakaan laut di perairan prigi memang sangat memilukan. Bukan satu dua kurban kematian saja tiap tahunnya.bahkan tahun terakir ini sepuluh nyawa hilang di tiga lokasi tanpa di ketemukan. di pelabuhan perikanan Nusantara prigi (PPN) sebenarnya ada fasilitas keamanan laut terpadu yang di naungi oleh DKP Jatim yang terdiri dari satker PSDKP,polair Polda Jatim dan post angkatan laut.
Ketika musim ikan ada ratusan kapal yang terdiri dari ribuan nelayan yang tengah melaut,saat ini belum ada peran pengawasan nelayan yang sedang beraktifitas di lautan di karenakan kamladu hingga kini belum memiliki kapal jaga yang layak. pihak pemangku pelayanan publik hanya bisa berkata bahwa nelayan memang sulit di anjurkan untuk memakai jaket pengaman namun di sisi lain pihak dinas perikanan juga belum mampu berupaya menuju pembenahan tersebut.beberapa kali dinas perikanan daerah melakukan sosialisasi dan pemahaman keselatan laut namun hasilnya nihil.setelah sosialisasi seakan tugas dan tanggung jawabnya selesai. dari jumlah nelayan yang ribuan tentu tidak cukup hanya dengan sosialisasi yang di wakili oleh segelintir dari jumlah. dalam upaya penertiban retribusi bea pelelangan ikan pihak perikanan telah mampu mewujudkannya melalui persyaratan rekom pembelian bbm untuk kapal namun upaya adanya fasilitas keamanan laut yang harusnya tersedia di kapal belum menjadi bagian dari persaratan terbitnya rekom BBM termasuk juga BPJS ketenaga kerjaan.di pertemuan diskusi nelayan tanggal 25september 2024 di aula PPN prigi kepala dinas perikanan daerah menyatakan bahwa pihak nelayan memang sulit di suruh mamakai jaket pengaman, itu hanya kalimat mengalihkan opini belaka, Ka polair Polda Jatim untuk prigi kepada awak media patroli mengatakan” kita tak perlu saling menyalahkan sebaiknya harus duduk bersama berembuk dengan semua elemen untuk mencari solusi” pada acara diskusi tersebut H.Abi Suprapto selaku ketua HNSI Trenggalek memberikan masukan bahwa tiap kapal harus ada fasilitas keamanan laut dan ini di jadikan sarat mutlak dalam menerbitkan rekom BBM. Usulan jitu ini perlu di dukung termasuk BPJS ketenaga kerjaan yg menjadi tanggung jawab juragan laut. Tidak tersedianya raning tex pengumuman prakiraan cuaca untuk para nelayan sudah membuktikan lemahnya pencegahan dini akan keselamatan nelayan ( maesterge)