SETELAH MENDAPATKAN UHC AWARDS, PEMKAB MALANG NONAKTIFKAN RATUSAN RIBU KARTU BPJS

Bupati malang M Sanusi bersama mendagri Tito Karnavian saat menerima penghargaan UHC AWARD 2023.

Berita Patroli,  Malang –  Pemerintah kabupaten malang mulai 1 Agustus 2023 menonaktifkan 679.721 kartu BPJS untuk warganya yang di biayai dari APBD tahun 2023. Akibat penonaktifan ini sempat terjadi kegaduhan ditengah tengah warga masyarakat pemegang kartu fasilitas kesehatan gratis bagi warga malang yang kurang mampu. Bahkan sebagian masyarakat yang sedang rawat inap di rumah sakit swasta harus di pulangkan, karena kartu jaminan kesehatannya non aktif. Menurut Darmadi ketua DPRD kabupaten malang, memang sempat terjadi kegaduhan di tengah masyararakat pemegang kartu BPJS kesehatan yang masuk program UHC ( Universal Health Covarage) kabupaten malang. Namun demikian pemkab malang beserta komisi IV DPRD kab. Malang segera ambil langkah strategis untuk meredam gejolak masyarakat. Kami pemerintah kabupaten malang tetap akan mengadakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis dengan syarat harus menggunakan fasilitas kesehatan milik pemkab malang antara lain rumah sakit daerah di kepanjen, di Lawang dan seluruh puskesmas di kabupaten malang, ” ujar Darmadi. Masalah ini berawal dari pihak PT BPJS yang memberikan data secara acak tanpa melalui verifikasi yang mengakibatkan tagihan preminya sangat tinggi dan hal ini membuat pemkab malang kesulitan membayar.

Didik Gatot Subroto wakil bupati malang

Wakil bupati malang Didik Gatot Subroto menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga kabupaten malang pemegang kartu BPJS PBID. Program UHC memang cukup menyita anggaran, karena jika dilaksanakan sepanjang tahun 2023, maka akan berdampak pada terganggunya ke berlangsungan pembangunan, baik pembangunan sarana dan prasarana fisik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dll.
Wabup malang yang akrab di panggil Mas Didik ini berpesan kepada seluruh pemerintah desa di kabupaten malang untuk bersama sama mengatasi permasalahan ini dengan melakukan verifikasi faktual kepada warganya yang benar- benar berhak mendapatkan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma.

Kepala Dinas kesehatan kabupaten malang Drg Wiyanto Wijoyo M.Mkes.

Kepala dinas kesehatan kabupaten malang Drg. Wiyanto Wijoyo M.MKes mejelaskan, penonaktifan BPJS PBID ini bersifat sementara dan dalam masyarakat tetap akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di seluruh rumah sakit dan puskesmas milik pemkab malang.
Penonaktifan memang harus dilakukan sebagai upaya rasionalisasi program UHC di gabupaten malang, sehingga diperoleh angka yang ideal dan rasional menyesuaikan ketersediaan anggaran. Menurut wiyono, perampingan memang perlu dilakukan dengan cara melakukan verifikasi faktual di tingkat bawah sehingga di peroleh angka angka yang ideal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ketua komisi IV DPRD kabupaten malang Muhammad Syaiful Efendi SE menyayangkan ketidak hadiran PT BPJS yang di undang dalam rapat koordinasi dengan para stake holder yang menangani program UHC, sehingga pemerintah kabupaten malang tidak bisa menyampaikan keluhan keluhannya. Jika perwakilan PT BPJS datang, kami bisa menyampaikan keberatan kami dan mengevaluasi kerja sama ini ” ujar Syaiful. Di sisi lain syaiful juga membenarkan dengan adanya data mentah yang di berikan oleh PT BPJS sehingga pemerintah daerah membayar premi orang yang sudah meninggal dunia hampir Rp. 2 milyar / bulan. Hal itu disebabkan data tersebut belum diverifikasi secara faktual sehingga banyak data orang yang sudah meninggal dunia ikut terbiayai. Pemkab tiap bulan membayar premi orang yang sudah meninggal sebanyak 51 ribu lebih, kalau itu di kalikan Rp.38.500/per orang maka pemerintah daerah rugi hampir Rp.2 milyar/bulan, itu belum termasuk data invalid yang ada namanya tapi keberadaan orangnya tidak diketahui,” imbuh syaiful. Program UHC memang di sambut gembira oleh warga kabupaten malang bahkan sempat mendapatkan UHC AWARDS pada 14 maret 2023. Namun demikian penghargaan itu menjadi kontra produktif, karena masih menemui kendala dalam pembiayaan.
Di samping itu banyak peserta UHC yang semula peserta BPJS mandiri, ikut mendaftarkan diri ke program UHC/ BPJS PBID yang akhirnya membebani neraca keuangan pemkab malang. Program UHC/BPJS PBID kabupaten malang telah berlangsung mulai 1 maret 2023 – 31 juli 2023 dengan menyedot anggaran sebanyak Rp. 26.169.258.500 untuk 679.721 orang dan di non aktifkan per 1 agustus 2023. Program tersebut rencananya akan di aktifkan kembali per 1 september 2023 setelah dilakukan verifikasi faktual di tingkat desa sehingga di peroleh angka dan sasaran masyarakat yang benar benar tidak mampu secara ekonomi. ( Irwan )