Lima Saksi Didatangkan Pada Sidang Gugaan Suap Dana Pokir

Lima Saksi Didatangkan Pada Sidang Gugaan Suap Dana Pokir

SURABAYA, Berita Patroli – Sebanyak lima saksi didatangkan dalam sidang dugaan suap dana Pokir yang mendudukkan Sahat Tua P Simandjutak sebagai terdakwa. Lima saksi tersebut dua diantaranya adalah Wahid Wahyudi selaku PJ Sekdaprov Jatim tahun 2022 dan ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim.

Selain dua saksi tersebut, ada juga saksi Gigih Budoyo staf sekretariat DPRD Jatim, Veri Agung Aprilyanto ajudan Sahat Tua P Simanjuntak sebagai saksi dan Erma Novia isteri dari Kasubag Rapat dan risalah DPRD Jatim Zaenal Afif Subeki. Kelima saksi diperiksa secara terpisah di ruang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan raya Juanda.

Jaksa KPK yang terdiri dari Dame Maria Silaban, Handoko, Luhur dan Fauzi meminta keterangan apakah para saksi mengetahui kasus yang menimpa Sahat sehingga Sahat didudukkan menjadi terdakwa.

Saksi Wahid Wahyudi misalnya, saksi yang menjabat sebagai PJ Sekda Provinsi Jatim sejak 12 Januari-15 juli 2022 diminta menjelaskan mekanisme pencairan dana Pokir sesuai Pergub.

Namun kata saksi, saat dia menjabat sebagai PJ belum dibahas hibah Pokir karena hanya soal Pagu dan itu disesuaikan dengan OPD kabupaten atau Kota.

“Terkait sosialisasi usulan Pokir, tidak ada sosialisasi karena masih pagi dan masih berupa usulan-usulan,” ujarnya, Selasa (4/7/2023).

Wahid juga diminta menjelaskan bagaimana mekanisme input sudah ada aplikasi, di Pemprov Jatim mulai tahun 2021 dilakukan uji coba yang kemudian dilaksanakan pada 2022.

Saat ditanya apa hubungannya dana hibah Pokir dengan didudukkan nya Sehat Tua P Simandjutak sebagai Terdakwa, saksi menjawab tidak mengetahui.

“Saya taunya pak Sahat terkena OTT KPK ketika membaca di berbagai media,” ujarnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Dewa Suardita.

Masih kata Wahid, selama dia menjabat sebagai PJ Sekda tidak pernah ada laporan adanya permintaan ijon fee dari dana hibah Pokir.

Terkait fungsi pengawasan terhadap dana hibah Pokir, saksi mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh inspektorat.

Saksi juga diminta menjelaskan tentang temuan BPK terkait dana hibah bantuan lampu penerangan jalan kepada 247 Pokmas terindikasi tidak sesuai NPHD (naskah perjanjian hibah Daerah).

Dalam temuan BPK disebutkan bahwa dana hibah Pokir tersebut sudah disalurkan ke Dinas Perhubungan selaku kuasa PPKD dan telah direalisasikan sebesar Rp 75.314.000.000. Hibah tersebut sudah diserahkan pada 264 penerima yang berada di 10 lokasi Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, diantaranya Surabaya, Lamongan, Lumajang, Gresik, Jember, Magetan, Pacitan, Tuban dan Ponorogo.

Terkait temuan BPK tersebut, Wachid mengaku mengetahui. Namun kata Wachid, setahu dia kasus tersebut sudah ditangani aparat penegak hukum.

(Red)