Ketua AKD Tulungagung Sebut Polisi Reskrim dan Tipikor Momok Menakutkan

Dok. Istimewa

TULUNGAGUNG – Berita Patroli

Ketua AKD Tulungagung, Mohamad Soleh, saat foto bersama Kapolres Tulungagung, AKBP. Eko Hartanto, usai Audensi di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Tulungagung-Lantang dan berapi-api, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Tulungagung, sebut Polisi dari Reskrim dan Tipikor sebagai Genderuwo yang menakut nakuti para kepala desa.

Hal itu dikatakan Ketua AKD Tulungagung, Mohamad Soleh, di hadapan Bupati, yang didampingi Kapolres, Dandim 0807, dan Kajari Tulungagung, saat Audensi dan memohon petunjuk kepada Bupati Tulungagung terkait dengan kepastian hukum dan rasa nyaman Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Senin, (24/10/2022).

“Saya tidak akan tunjuk, yang penting dari Reskrim dan Tipikor pak, itu mohon untuk ditertibkan,” ucapnya.

“Ojo tunal turul nang deso dadi Genderuwo, medeni konco-konco lurah Kabeh,” tandas Ketua AKD Tulungagung, yang disambut riuh tepuk tangan para kades yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut Soleh mengatakan bahwa, pihaknya sebenarnya bermaksud mendatangi pendopo, Kapolres dan kejaksaan, guna melakukan audensi terkait dengan kepastian hukum dan rasa nyaman Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, namun hal tersebut urung dilakukan karena telah sama-sama bertemu di pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

“Maksudnya kemarin ada rencana Pak, rencana tujuannya dari pendopo ke kapolres, setelah Ke Polres mau ke Kejaksaan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama-sama, jadi kita tidak perlu ke tiga tempat tersebut,” terangnya.

Lanjut Soleh, terkait dengan tujuan dan motto pemerintah, Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat, pihaknya berharap dukungan dari berbagai pihak, terutama Kapolres, Kajari, dan APIP (Aparat Penegak Internal Pemerintahan) agar percepatan pembangunan bisa terlaksana sesuai SKB (Surat Keputusan Bersama) dari tiga lembaga negara (Mendagri, Kejaksaan Agung dan Kapolri) tentang permasalahan yang di daerah agar tidak ditindaklanjuti di kepolisian atau di kejaksaan.

“Untuk korupsi itu yang paling penting pak, apabila ada teman-teman yang bermasalah itu diselesaikan di APIP dulu, jangan di tindaklanjuti di kepolisian atau di kejaksaan,” ujarnya.

(ris.had)