Rugikan Korban Hingga Rp 850 Juta, Aksi Mafia Tanah Palsukan Akta-Surat Pajak Akhirnya Dibongkar Polda Jatim

Dok. Polda Jatim

Surabaya – Berita Patroli – Polda Jatim akhirnya berhasil mengungkap kasus mafia tanah yang telah beraksi sejak Februari 2016 di Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Komplotan ini telah merugikan negara hingga puluhan juta rupiah. Mafia tanah ini telah memalsukan sejumlah dokumen demi meraup keuntungan.

Para tersangka mafia tanah yakni EW (38), HE (36), SA (34), NA (47), AL (45). Modus mereka, tersangka 1 (EW) mengaku bisa menguruskan balik nama, kemudian meminta bantuan kepada tersangka 2 (HE) untuk mencarikan orang yang bisa membuatkan akta palsu dan surat pajak palsu.

Tersangka HE kemudian meminta tolong kepada tersangka 3 (SA) untuk membuatkan akta palsu dan surat pajak palsu karena dirinya sudah sering membuat akta palsu saat bekerja di Kantor Notaris/PPAT MHN.

Setelah berkas palsu itu jadi, selanjutnya akan diserahkan kepada tersangka 1 (EW) dan 2 (HE) yang merupakan sepasang suami istri untuk diajukan ke BPN Kota Batu dengan bantuan tersangka 4 (NA) dan 5 (AL).

Wadirreskrimum Polda Jatim AKBP Piter Yanottama mengungkapkan motif para tersangka melakukan kejahatan itu murni karena ingin mendapatkan keuntungan materi berupa uang.

“Motifnya clear untuk mendapatkan keuntungan materi berupa uang,” ujar Piter saat konferensi pers, Senin (6/11/2023).

Dari aksi yang dilakukan, para tersangka berhasil mendapatkan keuntungan dengan rincian tersangka 1 (EW) mendapatkan dari saksi SPH sebesar Rp 850.000.000 dan tersangka 2 (HE) mendapat uang dari tersangka 1 sebesar Rp 50.000.000.

Sedangkan tersangka 3 (SA) mendapatkan uang dari tersangka 2 sebesar Rp 30.000.000, tersangka 4 (NA) mendapat keuntungan Rp 48.000.000 dari tersangka 1, serta tersangka 5 (AL) yang mendapatkan uang Rp 400.000.

“Akibatnya, pelapor saudari N selaku PPAT mengalami kerugian formil berupa 11 akta palsu dan kerugian materiil biaya peralihan Rp 55.000.000. Tak hanya itu, negara juga merugi akibat kasus ini. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu mencatat pihaknya rugi Rp 26.565.399 karena tidak ada pajak yang dibayarkan,” ujar Piter.

Pemilik obyek tanah atas nama SPH juga merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan uang yang diberikan kepada tersangka sebesar Rp 850.000.000 karena proses pengurusan balik nama obyek tanah itu bermasalah.

Akibat perbuatan para tersangka, mereka terancam terjerat hukuman pidana hingga maksimal 8 tahun penjara. Tersangka 1 dan 2 dikenakan Pasal 264 ayat 1 dan 2 KUHP dan/atau 263 ayat 1 dan 2 KUHP Jo pasal 55 KUHP dan/atau pasal 56 KUHP.

Sementara, tersangka 3 dikenakan pasal 264 ayat 1 KUHP dan/atau 263 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 KUHP dan/atau pasal 56 KUHP. Sedangkan tersangka 4 dan 5 dikenakan pasal 264 ayat 2 KUHP dan/atau 263 ayat 2 KUHP Jo pasal 55 KUHP dan/atau pasal 56 KUHP.

(Red)