Kopperta Karya Bhakti Diduga Rugikan Banyak Anggota dan Langgar Aturan

Berita Patroli, Kediri – Para pengiat perlindungan konsumen di Kediri menyoroti pihak dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Kediri karena sampai saat ini belum ada tindakan tegas dan konkret terkait Koperasi Pertanian (koperta) Karya Bhakti pimpinan Imam Suryani warga desa Tiru Lor Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Para penggiat perlindungan konsumen di Kediri berharap pihak Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan segera bertindak terhadap Koperasi Karya Bhakti karena di anggap telah merugikan ratusan anggotanya dan melanggar peraturan menteri koperasi dan UMKM.

Pihak Sekda Kabupaten Kediri telah mengeluarkan surat dengan nomor registrasi 800.1358/418.50/2020 tertanggal 28 Januari 2020 , perihal penghentian operasional sementara koperta Karya Bhakti .

Dalam surat tersebut ada 5 penilaian terhadap koperta Karya Bhakti yang di keluarkan oleh dinas koperasi UMKM dan perdagangan kabupaten kediri, yaitu

1) Ijin koperta ( koperasi pertanian) karya Bhakti dalam prakteknya dalam menjalankan usahanya adalah koperasi simpan pinjam.
2) Wilayah keanggotaan koperta Karya Bhakti tidak sesuai dengan ketentuan.
3) Koperta Karya Bhakti yang ada di ruko/ kios desa Gayam kecamatan Gurah dan yang ada di ruko/ kios yang ada di desa Sidomulyo kecamatan Puncu belum berizin dan belum dilaporkan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
4) Koperta Karya Bhakti terhitung di keluarknanya surat ini di haruskan menghentikan semua operasional untuk sementara, sampai persengketaan dengan anggota diselesaikan.
5) Penghentian operasional sementara koperta Karya Bhakti.

Menanggapi hal tersebut Pengiat dari perlindungan konsumen, Dwi Cahyono dari LPKNI korwil Kediri ketika di mintai komentar nya melalui telpon selulernya, mengatakan bahwa para anggota dari koperta Karya Bhakti di kenai bunga dan denda yang berlipat lipat.

“Ya karena banyaknya korban dari koperasi tersebut, banyaknya denda dan bunga yang dikenakan pada orang yang hutang pada karya bhakti mengatasnamakan koperasi, padahal koperasi itu azas nya dari anggota untuk anggota dan untuk kesejahteraan anggota, kenyataannya seperti rentenir,” kata pegiat perlindungan konsumen asal kandat.

“Koperta itu dalam menjalankan usahanya seperti bank, menjalankan praktek perbankan selain bunga denda, juga jaminan sertifikat tanah dan bangunan dari anggotanya,” tambahnya.

Pengiat perlindungan konsumen lainya, Hariyanto LPKSM Makmur Barsama dari Papar di mintai tanggapanya melalui ponselnya menyoroti pihak Dinas koperasi UMKM dan perdagangan kabupaten Kediri yang lemah dalam pembinaan dan pengawasan.

“Disitu gak pernah ada pembinaan pada orang yang hutang pada Karya bhakti tersebut, karena orang yang gak bayar gak pernah, atau jarang didatangi, semua ditotal terus setiap hari denda dan bunganya walaupun diluar masa kontrak,” jngkapnya Hariyanto.

“Pihak dinas selaku pembinaan dan pengawasan, karena Karya Bhakti sudah banyak melanggar UU koperasi dan anggotanya, berharap segera ambil tindakan tegas dengan menutup koperasi karya bakti secara permanen,” Sorotnya.

“Ini harus fokus dan lihat UU Koperasi. Jelasnya melanggar pasal azaz karena bertentangan, seharuse berazazkan kekeluargaan tapi kenyataannya azaz penindasan. Tidak terbuka, disaat ditanya print out angsuran hanya ditulis tangan dan berubah ubah, waktu mediasi di dinas koperasi kediri menyampaikan nasabah ribuan tapi ndak punya print semua percaya dengan tulisan tanganya,” tegasnya.

“Sangatlah memalukan katanya anggotanya mengaku ribuan tetapi ndak punya print. Ini kesalahan mutlak dan ketidaklayaan yg nyata tidak segera dinas koperasi layak menutup koperasi Karya Bhakti,” ungkapnya.

Kabid kelembagaan dan pengawasan koperasi dari dinas koperasi, UMKM dan perdagangan kabupaten Kediri Dwi Sumiarso ketika di konfirmasi lewat pesan singkat (14/2/2020) menjelaskan,
“Memang kita akui banyak keluhan dan pengaduan dr anggotanya yg masuk ke Dinas kop dan Um kab kdr…yg pada prinsipnya sama yaitu kop karya bakti menerapkan sistim pinjaman bunga berbunga seperti praktek rentenir, terhadap hql tersebut Dinas sdh memberi peringatan dan bahkan telah menyurati kop karya bakti untuk tidak melakukan operasional sbg bentuk sanksi administratipnya,” terangnya.

“Namun belakangan kami menerima laporan masyarakat bhw kop KB masih beroperasi yg berarti tidak mengindahkan surat /sanksi kami. Untuk itu kami akan cek kebenaranya klo benar pengaduan itu maka kami akan meningkatkan sanksi itu berupa usulan kepada kementerian untuk dicabut BH nya,” lanjutnya.

Ketika dimintai tanggapan koperta karya Bhakti masih beroperasi sampai saat ini

“Ok…terima kasih nanti hari senin akan kita proses surat usulan pencabutan BHnya,” tegasnya.

Ditanya terkait banyaknya anggota yang bersengketa dengan pimpinan koperta karya Bhakti terkait pinjaman

“Klo ditutup maka pengurus masih harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban anggotanya, karena pada dasarnya kop tsb berubah status menjadi KOPERASI DALAM PENYELESAIAN,” ungkapnya.

“Harapanya setelah selesai urusanya dg kop Karya Bakti, maka anggota tsb bergabung ke kop lain yg lebih sehat,” pungkasnya.

Dari penelusuran Monteranews yang dihimpun dari berbagai sumber, anggota koperasi karya bakti banyak yg mengeluh dan terjerat hutang di koperta karya Bhakti

Warga Kelurahan Pare ada yang hutang Rp 35 juta menjadi 100 jutaan, selanjutnya ada warga kota Kediri utang Rp 35 juta jadi Rp 350 juta, warga Wates hutang Rp 40 juta jadi 200 juta dan masih banyak lagi.

Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan kabupaten Kediri telah membubarkan 298 koperasi yg dianggap tidak layak dan tidak RAT (rapat anggota tahunan) 2 tahun berturut dan pelanggaran lainnya. @mar.