LSM GPI Pertanyakan Kelanjutan Kasus Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar

Joko (Tengah), Ketua LSM GPI

BLITAR – Berita Patroli

Organisasi Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) mempertanyakan kelanjutan kasus rumah dinas Wakil Bupati Blitar yang smapai saat ini mandek. Rumah dinas yang disewa oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk Wakil Bupati Blitar ini merupakan rumah pribadi Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah.

Rumah dinas Wakil Bupati Blitar ini tidak ditempati oleh Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso pada saat itu, karena masih digunakan oleh keluarga Bupati Blitar. Nilai kontrak rumah dinas ini mencapai Rp 490 juta yang anggaranya bersumber dari APBD.

Biaya sewa rumah dinas wakil bupati, Pemkab Blitar merogoh APBD sebesar Rp294 juta per tahun, untuk tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 sewa rumah tersebut hanya berjalan delapan bulan, sehingga anggaran yang terserap hanya Rp196 juta.

Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Negeri Blitar. Kasus yang sempat menjadi sorotan publik ini, seakan menghilang.

Ketua GPI, Joko Prasetyo mengatakan, berdasarkan Informasinya bahwa sudah ada pengembalian dugaan kerugian negara untuk sewa rumah dinas Bupati Blitar ini.

“Kalau ada upaya pengembalian uang ke negara harus disampaikan juga ke publik oleh pejabat terkait, namun hal ini belum dilakukan,” ungkapnya.

Joko meminta pada aparat penegak hukum atau Kejaksaan Negeri Blitar untuk tetap melakukan penyeledikan terkait kasus sewa rumah dinas wakil bupati ini. Ia meminta pada Kejaksaan Negeri Blitar untuk tidak terpengaruh adanya situasi pilkada di Kabupaten Blitar.

“Selama dalam tahap penyelidikan, ditemukan unsur dan terdapatnya alat bukti yang cukup berdasarkan undang undang, maka harus naik pada tingkat/tahap penyidikan,” tegas Joko.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar saat dikonfirmasi belum memberikan jawaban tentang perkembangan kasus sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar yang menghabiskan anggaran Rp490 juta ini.

(ris)