Proyek Drainnase di Tuban Menggunakan U-Dicth Yang Diduga Tidak Ber SNI Terancam Dilaporkan Ke Bupati

Foto U-Ditch yang diduga tidak sesuai Spesifikasi di Kecamatan Merakurak dan Kecamatan Montong

TUBAN – Berita Patroli

Maraknya pekerjaan Rehabilitasi Drainnase di Kabupaten Tuban menggunakan Pabrikan U-Ditch  yang di sinyalir belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) bakal menjadi masalah baru di kalangan Kontraktor dan Pengawas Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Drainnase yang berada di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tuban. Seperti di Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak, Di Kecamatan Montong tepatnya di Desa Gunungtriman, dan wilayah lain yang saat ini terdapat Proyek Rehabilitasi Drainnase.

Sebelumnya, LPK-N asal Surabaya ini merujuk ke beberapa berita dari salah satu Media yang kritis terhadap pekerjaan yang menggunakan U-Ditch yang di duga kuat belum memenuhi Standar SNI.  Setelah terjun ke lapangan, Tim Investigasi dari LPK-N melihat langsung  dengan jelas bahwa U-Dicth tersebut kurang dalam pemadatan, nampak retak – retak, Kropos, selain itu tidak ada merk saat masih menumpuk,  setelah terpasang baru di berikan Merk dan yang menjadi selah bagi Kontraktor yaitu tidak ada pemadatan atau Lantai kerja sebelum di pasang U-Dicth. di lokasi juga tidak nampak Papan Proyek sehingga pekerjaan tersebut terkesan sudah menyalahi aturan. Padahal menurut Aturan RAB Papan Proyek, Keselamatan K3, Garis Pembatas dan Rambu Rambu Lalulintas pada setiap pekerjaan telah di anggarkan oleh Pemerintah.

Dari hasil  temuan dan Informasi di lapangan yang di terima, kemudian  di kemas oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara (LPK-N) untuk di kirimkan ke Bupati Tuban agar Kontraktor dan PPK pada pekerjaan tersebut tidak hanya menikmati hasilnya namun juga bertanggung jawab atas mandat yang di terimanya.

Juru bicara Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara  (LPKN) saat di mintai tanggapannya terkait adanya dugaan pekerjaan yang menggunakan U-Ditch  tanpa merk alias kosongan Juru Bicara LPKNusantara Surabaya menilai adanya unsur Kesengajaan yang dilakukan oleh rekanan, 

“Pasalnya jelas bahwa U-Ditch sebelum dipasang di periksa oleh Pengawas Lapangan, dari hasil pemeriksaan dilaporkan kepada PPATK sehingga apabila ada U-Ditch yang terindikasi tidak sesuai dengan RAB pasti diketahui oleh Pengawas lapangan.”

Menurut pegiat anti korupsi asal Surabaya itu, jika pemasangan U-Ditch yang patut diduga tidak ber SNI alias  barangnya di bawah standard  terjadi beberapa tempat, dan tidak ada tindaklanjut, berarti ada dugaan korupsi pada proyek tersebut, asumsinya, barang yang ber SNI kualitas lebih baik dan harganya lebih mahal dari barang yang terduga KW bin abal-abal ? 

” Adanya indikasi pemasangan U-ditch yang tidak bermerk atau di merk i di lokasi pekerjaan ada kemungkinan rekanan bermain mata dengan Pengawas lapangan, untuk itu pihak yang berwenang segera menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat, mengingat anggaran yang digunakan sebagaian dari pajak yang dibayar oleh masyarakat” Terang Damanhuri. 

Selanjutnya Dinas PUPR-PRKP melalui Kepala Bidang Cipta Karya Aizah Tin Isnawati di konfirmasi terkait prosedur yang harus di lakukan oleh Rekanan terkait Matrial serta tanggapannya Kepala Bidang Cipta Karya tentang adanya dugaan Matrial Pabrikan yang kurang Maximal Kwalitasnya serta lemahnya pengawas lapangan sehingga Rekanan dapat leluasa untuk bermain Perempuan yang akrab dengan sapaan Ibu Aiz ini minim Komentar.

“Terima kasih informasinya Saya akan menghubungi Pengawasnya dulu” jawaban singkat Seorang Kepala Bidang yang kurang Profesional terkait Konfirmasi Wartawan sebagai pelengkap berita.

Selain Aiz, Kepala Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban Agung Supriadi turut di Konfirmasi Sabtu (31/8/2024)  melalui pesan Whatshaap terkait dugaan yang sama, namun Pejabat yang hampir Puluhan Tahun duduk di Kursi Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban ini sampai berita di terbitkan oleh redaksi masih bungkam alias nihil kata.

(Tim)