Kejari Bengkulu Geledah BKM Maju Bersama Atas Dugaan Korupsi Samisake 2013

Dok. Kejari Bengkulu

Bengkulu – Berita Patroli – Tim penyidik Pidsus dan Intel Kejati Bengkulu menggeledah 2 titik terkait dugaan korupsi program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) Kota Bengkulu Tahun 2013. Kasus ini sendiri baru terendus dari hasil audit pada 2019.

Penggeledahan dilakukan pada Kamis (21/9/2023) di kediaman ketua BKM Maju Bersama Kelurahan Rawa Makmur, HI di Jalan Merpati 4 dan di Kantor BKM Maju Bersama Jalan Merpati 5, Kelurahan Rawa Makmur. Penggeledahan dilakukan selama 2 jam, mulai pukul 13.30 WIB hingga 15.30 WIB.

Dari penggeledahan itu, Kejari Bengkulu membawa 2 koper besar berisi ratusan lembar berkas yang diduga berkaitan dengan korupsi Samisake.

“Memang benar untuk kepentingan penyidikan dugaan korupsi Program Samisake Pemkot Bengkulu Tahun 2013, dilakukan penggeledahan di kediaman ketua BKM Maju Bersama dan Kantor BKM,” kata Ketua Tim Penyidikan Kejari Bengkulu, Agustian pada Kamis (21/9/2023).

Agustian menjelaskan, penyidikan ini merupakan lanjutan dari perkara sebelumnya. Di mana telah ditetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Manajer Baitul mal Wattamwil Kota Mandiri inisial ZP, Ketua Koperasi Sanif Mandiri inisial AM, Ketua Koperasi Skip Mandiri inisial RH, dan Bendahara Koperasi Skip Mandiri inisial JI.

“Seluruh alat bukti dari 2 koper berisi berkas yang kami sita dari penggeledahan di 2 titik ini selanjutnya akan kami periksa seluruhnya dan tidak menutup kemungkinan ke depan bakal ada calon tersangka baru dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Program Samisake Pemkot Bengkulu tahun 2013,” tutup Agustian.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI pada tahun 2019 terhadap Program Samisake Kota Bengkulu, ditemukan iuran macet oleh masyarakat penerima sebesar Rp 13 miliar.

Sementara itu, berdasarkan dari hasil audit independen yang diminta oleh Pemkot Bengkulu, diketahui dari Rp 13 miliar temuan tersebut ada Rp 1 miliar yang telah disetor ke UPTD ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan masih tersisa Rp12 miliar lagi yang harus dilakukan pemulihan sesuai dengan saran BPK RI.

(Red)