“Kegiatan Pertambangan PT AKHSA Diduga Menuai Kejanggalan Dan Penuh Polemik”, Ini Penjelasannya

Dok. Istimewa

NGANJUK – Berita Patroli – Akibat keberadaan Galian Sirtu, pasir dan batu yang berada di Desa Genjeng kecamatan loceret kabupaten Nganjuk yang sangat berdampak mulai jalan yang rusak, kerusakan pohon area perhutani saat pembukaan jalan menuju lokasi galian diduga Rugikan negara milyaran rupiah.

Menurut keterangan wakil kepala KPH Kediri Munawar dan Singgih selaku seksi perencanaan saat di temui media ini diruang kerjanya mengatakan,” kegiatan penambangan PT AKHSA sudah sesuai dengan ijin mentri dan itu merupakan kewenangan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita akan melakukan monitoring serta teguran jika nantinya pihak pengusaha merusak hutan sekitar area tambang.”

Saat media ini menanyakan terkait saat awal pembukaan jalan akses ke lokasi tambang yang mana disitu termasuk dalam area perhutani dan menggerus kedalaman tanah hingga hilangnya pohon pohon di area tersebut pihak perhutani mengatakan,” informasi ini akan kami tindaklanjuti dan cek ke lokasi.”

“Saat ini pun kami juga melakukan tagihan kepada PT AKHSA terkait ganti rugi biaya investasi yang nilainya tembus Milyaran rupiah dan belum terbayarkan. Adanya indikasi kerugian negara akan kami sampaikan saat Monev nantinya,” ujar Singgih.

Sangatlah disayangkan keterangan yang didapat media ini dari KPH Kediri berbanding terbalik dengan keterangan pihak pengelola tambang.

Ditempat terpisah saat media ini konfirmasi ke pihak pengelola tambang inisial M melalui whatsapp mengatakan,” kami sudah melakukan pembayaran mas, pembayaran lewat rekening setor tampung, kalau belum dibayar ya.. kita gak boleh nambang to mas.”

Keterangan yang sangat janggal, karena penyetoran ke rekening pun bukan rekening kas negara akan tetapi ke rekening setor tampung, diduga penyelewengan anggaran ini dari pihak penambang.”Sedangkan PNBP itu ada 4 macem mas,imbuhnya.

Di singgung terkait KRB(kawasan resiko bencana) didaerah desa genjeng dan sekitar lokasi pertambangan,Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk menjelaskan”yang jelas wilayah sana memang daerah kawasan resiko bencana meliputi kawasan kekeringan lahan dan menyikapi pergantian musim penghujan agar tidak terjadinya bencana”,. Kami juga akan membentuk team tanggap darurat dan kordinasi sama penambang agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan”ujarnya.

Yang lebih menarik lagi saat wartawan media ini  dihubungi seseorang yang mengaku dari anggota intel polres nganjuk dengan nomer telepon 0813xxxxx menuturkan”mas tolong lah, wilayah saya kok diobok obok seperti ini, kalau bisa dikondusifkan dan nanti saya sambungkan dengan pihak pengusahanya.

Hal seperti ini sangatlah mengejutkan,ditengah menjalankan tugas jurnalisnya terdapat intervensi secara halus agar tidak terlaksana fungsi sebagai kontrol sosial dan corong masyarakat.

(Budi Bagas/ Nyoto/ Arinta)