Pengakuan Andi Arief Dicecar KPK soal Dukungan Eks Bupati PPU di Musda PD Kaltim

Andi Arief

Jakarta – Berita -Patroli – Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief telah selesai diperiksa KPK terkait kasus korupsi dana penyertaan modal di Kabupaten Penajem Paser Utara (PPU) periode 2019 sampai 2021. Andi Arief mengaku dicecar soal dukungan mantan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dalam musyawarah daerah (Musda) Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim).

“Tidak (ditanya soal aliran ke Musda), ditanya soal supporting Pak Gafur dalam ikut Musda, kan dalam Musda ada dana yang disiapkan atau dia masang billboard atau masang atribut segala macam,” kata Andi setelah diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/6/2023).

Andi mengatakan dirinya dibisiki penyidik terkait adanya dugaan seseorang menerima aliran dana tersebut. Dugaannya sekitar Rp 100 juta.

“Ada dugaan seorang yang harus saya imbau kalau memang dia benar menerimanya dia harus kembalikan ke negara,” ucapnya.

“Rp 100 juta, tapi kan kita semangatnya negara nggak boleh rugi dong, kalaupun ada uang yang digunakan walaupun serupiah harus dikembalikan, tidak perlu triliunan ratusan juta juga harus dikembalikan,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap kasus korupsi terkait dana penyertaan modal di Kabupaten PPU periode 2019 sampai 2021. Uang korupsi kasus itu diduga mengalir ke kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur.

Salah satu tersangka dalam kasus tersebut diketahui merupakan mantan Bupati PPU bernama Abdul Gafur Mas’ud. Dia menerima aliran uang Rp 6 miliar di mana sebagian uang korupsi itu digunakan untuk pelaksanaan Musda Partai Demokrat.

“AGM diduga menerima sebesar Rp 6 miliar dan dipergunakan untuk menyewa private jet, menyewa helikopter, supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Alex mengatakan kasus ini berawal saat penyidik KPK melakukan pengembangan di kasus suap yang melibatkan Abdul Gafur pada 2022. Saat itu Abdul Gafur ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

Pengembangan kasus itu mengungkap adanya kerugian negara yang diduga diakibatkan oleh Abdul Gafur. Kerugian negara itu berkaitan perizinan Abdul Gafur selaku Bupati PPU kala itu yang mencairkan dana penyertaan modal kepada tiga perusahaan umum daerah (perumda).

Alex mengatakan ada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemda Penajem Paser Utara. Ketiga BUMD itu lalu berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang masing-masing bernama Perumda Benuo Taka, Pemuda Benuo Taka Energi dan Perumda Air Minum Danum Taka.

Abdul Gafur lewat wewenangnya sebagai Bupati PPU kala itu melakukan pencairan dana kepada tiga Perumda tersebut. Namun, pencairan dana itu tidak melewati serangkaian kajian hingga menyebabkan kerugian negara.

“Timbul pos anggaran dengan berbagai penyusunan administrasi fiktif yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 14,4 miliar,” ujar Alex. (Red)