Kejati Bali Tetapkan 4 Tersangka Kasus Kredit Fiktif

DENPASAR–Berita patroli

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan empat tersangka dugaan korupsi kredit fiktif di bank pemerintah daerah (BUMD). Kasus ini merugikan negara hingga Rp5 miliar.  Dua tersangka adalah oknum pejabat perbankan inisial IMK dan DPS yang telah purna tugas. Dua tersangka lain adalah debitur pasangan suami istri inisial SW dan IKB.

“Penetapan tersangka telah dilakukan pada 11 April lalu dan hari ini mereka sudah menerima surat pemberitahuan dari penyidik,” kata Kasipenkum Kejati Bali A Luga Harlianto, Rabu (13/4/2022).

Kasipenkum Kejati Bali A Luga Harlianto

Dugaan korupsi dengan modus kredit fiktif ini terjadi dalam rentang waktu 2016-2017. Saat itu seorang debitur berinisial SW mengajukan kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa ke bank pemerintah milik daerah ini.
“Kredit diajukan melalui CV SU, CV DBD dan CV BJL sebesar Rp5 miliar. Sebagai jaminan atau agunannya kegiatan pengadaan barang dan jasa di institusi pendidikan swasta di Bali,” katanya.
Oknum pejabat bank berinisial IMK diduga mengetahui kegiatan pengadaan barang dan jasa fiktif dan menyetujui pengajuan kredit tanpa melakukan analisa. Hal yang sama juga dilakukan tersangka DPS yang memberi persetujuan untuk mencairkan kredit ke rekening milik perusahan milik tersangka
Luga mengatakan, penyidikan kasus ini telah dilakukan sejak 15 Maret lalu dan hingga saat ini telah diperiksa sekitar 13 saksi. Sejumlah dokumen terkait dengan kredit fiktif juga telah disita sebagai barang bukti. “Penetapan tersangka ini telah sesuai dalam pasal 183 dan 184 KUHAP,” kata Luga.  Pemanggilan dan pemeriksaan sebagai tersangka akan dilakukan paling cepat bulan ini. “Tiga tersangka masing-masing DPS, SW dan IKB akan dipanggiil sebagai tersangka, sementara untuk tersangka IMK kemungkinan penyidik yang mendatangi ke tempat yang bersangkutan ditahan,” kata Luga.

IMK saat ini telah duduk sebagai pesakitan dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan atau kredit di bank yang sama, dengan kerugian sekitar Rp4 miliar. Kasusnya saat ini masih bergulir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar.