Mengungkap Jaringan Mafia Berseragam Di BPN Kabupaten Probolinggo Jawa Timur

Siapa yang tidak tahu BPN ( Badan Pertanahan Nasional ) secara umum memang hampir 95% seakan tidak ada pembenahan, apalagi khususnya wilayah Kabupaten Probolinggo,  Jawa Timur, sebuah departemen yang seharusnya melayani masyarakat dalam kepengurusan terbitnya sertipikat tanah, hampir 90%  masyarakat menilai ditempat itulah sarat pejabat yang bermental korup dan penjahat kerah putih.

” Kalau memang benar demikian ini tidak bisa dibenarkan, harusnya sebagai  Kepala Kantor menertibkan, bukan malah tutup mata tutup telinga, serampangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, semau gue, Pejabat yang bermental bejat, seakan tidak bermoral, gampang saja itu, kita analisa saja berapa tahun mereka menjabat diposisi itu, aset dan gaji yang tak sebanding bisa dibuktikan dengan hukum pembuktian terbalik, apalagi sekarang ada UU No 08 Tahun 2010 Tentang Money laundryng,” Ujar Didi Sungkono, S.H. M.H direktur Yayasan LBH Rastra Justitia 789  saat  diminta tanggapannya

Berita PATROLI Probolinggo – Ternyata apa yang disampaikan oleh masyarakat kabupaten Probolinggo  tentang keluhan masyarakat dalam kepengurusan sertipikat tanah yang mengendap di Kantor Badan Pertanahan Nasional jumlahnya bisa diperkirakan ratusan sertifikat.

” Kami ini mengurus sertifikat mulai tahun 2015 melalui PRONA Proyek Operasi Nasional Agraria, padahal berkas sudah lengkap dan sudah ada dikantor BPN,  sampai sekarang belum jadi, alasannya selalu berbelit-belit, mbulet, ruwet, Hal yang sama juga diceritakan oleh Buasim  ( 44thn ) warga yang tinggal di  Dusun Sumuran Kabupaten Probolinggo ini menerangkan”.

Kami ini rakyat kecil, selalu menjadi pembodohan-pembodohan, kami melakukan pengurusan sertipikat juga melalui Program pemerintah waktu itu yaitu PRONA tapi sampai  sekarang pun belum selesei, padahal segala persyaratan administrasi kelengkapan sudah terpenuhi semua, berulang kali telah kita tanyakan saya bolak balik ke kantor BPN ini, dalam seminggu sampai lima kali tetap saja tidak ada hasil, saya harus lapor kemana pak? Katanya BPN sudah transparan, tranparan dalam hal apa?

Martono Kakan BPN Kab Probolinggo selalu menghindar saat dikonfirmasi wartawan terkait pelayanan yang menyengsarakan masyarakat, banyak masyarakat yang mengeluh, karena tidak tepat dan transparannya , tapi sulit ditemui oleh masyarakat,harusnya sebagai pejabat publik tidak hanya pencitraan tapi lebih mengutamakan pelayanan dengan Standar ISO

Nyelesaikan yang menjadi tanggung jawabnya saja bertahun-tahun tidak selesai, kita sebagai masyarakat mau lapor tidak bisa masuk kedalam kantor, baru sampai depan pintu kantor sudah dicegat oleh Satpam yang berwajah sangar, ada beberapa warga Dusun Sumuran yang sampai saat ini sertipikatnya tidak kunjung selesei padahal beberapa tahun yang lalu ikut PRONA, setiap kita tanyakan, alasannya Kepala Kantornya sudah pindah, nama –nama warga itu adalah

1. Buasim Mulyo.

2. Liasi.

3. Innah,

4. Arwi.

5 Mariyanto.

6. Sundoko,

7. Jubaedah.

8. Suryo.

9.Eni.

10. Kusnan.

11, Sidik.

12, Nisam.

ini yang didusun Sumuran aja, belum didusun yang lainnya” Ujarnya.

Berdasarkan pengamatan wartawan berita PATROLI selama beberapa pekan, apa yang diungkapkan masyarakat adalah benar, hal ini terbukti dari banyaknya keluhan masyarakat yang tidak ditangani secara serius oleh para pejabat kantor BPN, pada saat mau konfirmasi, wartawan pun tidak bisa menemui pimpinan BPN.

” Tolong masnya diluar saja, temui Humas Badan Pertanahan Nasional semua wartawan sudah terkondisikan, jadi tak usah meliput yang aneh-aneh,” Tutur seseorang yang mengaku sebagai keamanan kantor BPN.

Kita disini hanya menjalankan perintah mas, diperintah tidak boleh yaa kami akan melarang, tidak peduli anda dari manapun, wartawan disini sudah terkondisikan, tidak usahlah cari musuh, lebih baik kita berkawan saja.

Berdasarkan investigasi report beberapa pekan, wartawan berita PATROLI menemukan beberapa kejanggalan, hampir 95% masyarakat tidak ada yang melakukan pengurusan sertipikatnya sendiri, rata rata melalui calo atau biro jasa yang sudah terorganisir dengan pejabat BPN melalui NOTARIS.

Saat wartawan berita PATROLI melakukan tugas Jurnalistik, Konfirmasi terkait lambannya pelayanan penerbitan Sertipikat yang dikeluhkan warga Dusun Sumuran, Kab Probolinggo, ditemui salah satu staf BPN yang bernama IMMANUEL, saat itu dirinya berjanji akan membantu masyarakat dengan prosedural,sampai berita ini diturunkan,tidak ada perkembangan apapun, tentunya masyarakat sangat dirugikan

Sampai berita ini diturunkan Kepala Kantor BPN Kabupaten Probolinggo belum bisa dikonfirmasi, salah seorang staf yang bernama Immanuel bagian Tata Usaha  mengatakan,” Bapak Kepala Kantor sedang luar kota, tunggu pekan depan saja,” Terangnya.

Silahkan aja ditulis nama warga Dusun Sumuran RT 18/04 Desa Tanjungrejo Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang sertipikatnya belum diterima,” Urainya.

Secara terpisah Kepala Kantor BPN Kabupaten Probolinggo Martono. S.H  tidak bisa dikonfirmasi. Menanggapi kebobrokan kantor BPN Kabupaten Probolinggo, Direktur LBH Rastra Justitia789 Didi Sungkono mengatakan,” Semua itu tidak bisa dibenarkan secara yuridis, ini jelas sudah masuk Tindak Pidana Korupsi, semua sudah diatur dalam UU Tipikor No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001, dengan terang dan jelas,  para pejabat yang melayani masyarakat dilarang menerima sesuatu dalam menjalankan tugas tugasnya,” Ujarnya.

Penegak hukum harus pro aktif dalam melakukan penindakan karena ini bukan perkara delik aduan, laporkan ke penegak hukum, kita ini semua sama didepan hukum,tak ada yang kebal hukum, apalagi program PRONA atau PTSL adalah programnya pemerintah harusnya sebagai kepala kantor memberikan pelayanan yang prima sesuai ISO , pelayanan publik keberhasilannya adalah kep[uasan masyarakat,” Ungkapnya . bersambung ( Arinta/wawan/khamim/Andrijanto/Mis)