Ampun Sistem PPDB Zonasi, Wali Murid Resah

Berita Patroli Kediri – Akibat merasa kecewa, seorang wali murid calon siswa SMP Negeri di Kota Kediri, Sri Sungkowo Rini (48 tahun) mempertanyakan bagaimana penerapan Program PPDB dari jalur Zonasi untuk tahun ajaran baru 2020/2021. Hal tersebut karena anaknya, yang notabene lulus dari SDN Jagalan 5 Kota Kediri tidak bisa mendaftar di sejumlah SMP Negeri disebabkan berbagai faktor.

“Kemarin saya dapat pemberitahuan dari SDN Jagalan 5 Kota Kediri, kalau anak yang kurang mampu bisa mendaftar ke SMP Negeri lewat Jalur Afirmasi, terutama bagi keluarga yang menerima PKH, BLT, sedangkan saya tidak terima program sosial apa pun dan lantas saya tempuh jalur Zonasi. Ternyata setelah saya daftar lewat jalur Zonasi, ternyata ada info lagi, yang punya KIS, bisa mendaftar lewat Jalur Afirmasi,” kata Sri Sungkowo Rini, wali murid calon pelajar SMP Negeri, bernama Putra Maulana Alfiansyah, saat ditemui di rumahnya, di Kelurahan Jamsaren  RT 2/ RW 1, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri,

Dengan kondisi itu, kemudian Sri Sungkowo Rini mencoba mendaftarkan putranya lewat Jalur Zonasi, ke SMP Negeri 7 Kota Kediri. Akan tetapi, tidak berhasil diterima karena nilai rata-rata anaknya kurang koma.

“Kalau melihat dari prestasi selama di sekolah dasar, anak saya tergolong pendiam dan kata guru di sekolahnya, anaknya pintar. Namun, saat mendaftar di SMP Negeri 7 Kota Kediri, nilai rata-rata yang disyaratkan kurang koma, di mana anak saya nilainya 83,37, sedangkan nilai terendah yang bisa masuk di SMP tersebut 83,55,” katanya.

Perempuan yang berprofesi sebagai penjual gorengan di Kota Kediri ini, juga sempat menanyakan, saat ini apakah Sistem PPDB dengan Jalur Zonasi masih berlaku. Lantaran, saat pendaftaran via jalur Zonasi yang notabene puteranya beralamat dekat dengan SMP Negeri 3 Kota Kediri, ternyata tidak bisa diterima.

“Jikalau mengacu pada Sistem Zonasi, anak saya ini bisa diterima di SMP Negeri 3 Kota Kediri karena jaraknya dekat sekitar 300 meter dari rumah. Tapi kenyataannya tidak bisa, karena di sana juga mensyaratkan pada nilai rata-rata tertentu,” katanya.

Ia menambahkan, kalau dilihat bukan dari Sistem Zonasi, ketika PPDB ini ada persyaratan nilai terendah, pihaknya mengaku tidak masalah. Namun, saat ini justru berlaku sistem Zonasi dan ada persyaratan nilai terendah.

“Kami mohon bantuan kepada pihak terkait, supaya anak saya ini bisa tetap meneruskan sekolahnya,” katanya.

Di tempat terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Kediri, Ibnu Qoyim, menerangkan, bahwa benar jika di Kota Kediri, Masa PPDB memakai sejumlah jalur pendaftaran. Misalnya Jalur Afirmasi, Jalur Zonasi, dan Jalur Prestasi.

“Namun, khusus sistem Zonasi, hal ini berlaku secara umum atau artinya bukan untuk anak yang rumahnya dekat, lalu bisa langsung diterima di sekolah terdekat. Tapi di manapun mereka berada, bisa langsung mendaftar di SMP di Kota Kediri,” katanya.

Ibnu mencontohkan, jika ada warga yang tinggal di Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, maka ia bisa mendaftarkan anaknya di SMP Negeri di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Tapi, nilai rata-rata anak tersebut harus mencukupi dengan yang disyaratkan lembaga sekolah di sana.

“Di Kota Kediri ini, syarat PPDB nya untuk jalur Zonasi berlaku se-Kota Kediri, bukan terkotak-kotak, sesuai domisili si calon siswa,” katanya.

Di lain pihak, Dinas Pendidikan Kota Kediri juga sudah melakukan sosialisasi PPDB tingkat SMP ini kepada sejumlah pihak terkait,  seperti lembaga sekolah sampai media massa setempat.

“Kalaupun masih ada masalah seperti ini, kami rasa itu ada miss komunikasi saja,” katanya.(bud/wan)