Pengerjaan PT. JAYA ETIKA BETON Merobohkan Pagar Tembok, Kurangnya Profesional Pelaksanaanya

Dok. Istimewa

SURABAYA – Berita Patroli

Paket pekerjaan pemasangan Pendistrian dengan saluran (lebar Pendistrian>3 m), tepatnya di sepanjang jalan Kartini yang menjadi prioritas untuk supaya pencegahan banjir,apalagi pengerjaan tersebut dimenangkan salah satu dari Pemenang Berkontrak.

• Nama Tender : Pembangunan Pedestrian dengan Saluran (Lebar Pedestrian > 3 m) (JL. KEDUNGDORO SISI TIMUR S/D JL. EMBONG MALANG, JL. KARTINI)
• Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
• K/L/PD/Instansi Lainnya Kota Surabaya
• Satuan Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
• Pagu Rp. 18.223.599.999,00
• HPS Rp. 18.213.767.000,00
• Nama Pemenang Alamat NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Negosiasi
• PT,JAYA ETIKA BETON Jl.Ketintang Baru Selatan VII/6 Surabaya – Surabaya (Kota) – Jawa Timur 71.214.140.7-609.000 Rp. 16.087.425.018,59 Rp. 16.087.425.018,59

Dok. Istmewa

Namun, sangat disayangkan pengerjaan pekerjaan proyek tersebut,terkesan sangat buruk yang ditemukan misalkan bekas tanah galian seharusnya diangkut dumtruc.pekerja terkesan tidak pakai syarat K3.

Lebih-lebih lagi terkait robohnya pagar rumah sudut perempatan sudah  hampir kurang kebih 1 bulanan ini, diduga tanpa ada respon atau pembiaran dari pelaksana Diky atau Harly selaku tugas dilapangan, selama ini terkesan kucing-kucingan dengan awak media Berita Patroli.

Dok. Istimewa

Nasib malang dialami oleh warga di jalan Kartini Surabaya. Akibat pengerjaan proyek drainase sehingga pagar rumah sepanjang 10 meter roboh.

Kejadian itu terjadi akibat tanah untuk pengerjaan proyek saluran drainase yang dikerjakan PT. Jaya Etika Beton, dengan alat berat tidak sesuai, dari hasil lelang/tender dari Dinas SDAMB & BINA MARGA kota Surabaya.

Dok. Istimewa

“Robohnya pager rumah ini karena keinginan tanah memakai alat berat gunabangun saluran air ini,” ujar wanita paruh baya yang mengaku bernama Ratna selaku Asisten rumah tangga yang tinggal di rumah Jl Kartini.

Juragan saya tidak ada dirumah sedang pergi ke luar negeri, tetapi dia sudah mengetahui masalah ini, tetapi sampai sekarang ini tidak ada upaya baik dari kontraktor pelaksana maupun dari Pemkot Surabaya untuk menemuinya ,” imbuh Ratna kepada Wartawan, Rabu (24/7/2024).

Lebih lanjut Ratna mengungkapkan robohnya pintu pagar miliknya sudah satu bulan lebih. Namun kini tak kunjung datang perbaikan, baik dari Dinas terkait maupun dari pelaksana kontraktor, dan ‘terkesan’ lepas tanggung jawab.

Dok. Istimewa

Sementara itu, dengan kasus pengerjaan pemasangan  pendistrian di sepanjang jl.Kartini sempat merobohkan salah satu rumah warga, ternyata sampai ketelinga salah satu anggota LSM. Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK, red) yang berinisial Rsd, menegaskan…

“Yang jelas kesalahan dari proyeknya,terkait penggalian apa dengan prosedur dengan benar.ungkap anggota LSM KORAK tadi. Kalau mau digali, jelas kalau beresiko, kenapa tidak mengantisipasi sebelumnya, Ujar Rsd lagi. Bisa juga alat beratnya terlalu besar atau kalau ini penggalian beresiko tinggi, perlu diantisipasi,entah di beri besi speal pembatas untuk supaya tanah nggak bergerak” Tegasnya.

Masih dengan sumber berinisial Rsd,menyikapi terkait pagar rumah roboh, mengatakan “Kesalahan fatal hampir di semua proyek adalah kesalahan prosedur.ungkapnya dia (sumber inisial Rsd). Metode pelaksanaan tidak sesuai metode yang menyebabkan kerugian bagi warga sekitar. Metode yang benar adalah ketika pelaksanaan penggalian sisa galian harus dibuang keluar” Kata salah satu anggota LSM KORAK Surabaya.

Dok. Istimewa

Kemudian, dari pihak sumber berinisial Rsd, mengulasnya “Sedangkan,u-dicth precast segera dipasang dan kemudian dikunci dengan joint plat yang ada di bagian dalam u-ditch.katanya dia (anggota LSM KORAK) lagi. Terakhir penguruqan sirtu padat di samping u-ditch, baik sisi bangunan dan sisi jalan dan perlu diingat,untuk pemadatannya” Pungkas dia sumber berisia Rsd saat itu.

Kesalahan prosedur harus diusut sampai tuntas,mulai dari kinerja kontraktor sampai pengawas dan bagaimana pihak Dinas SDAM&BM menyikapi hal tersebut.

(BYP)