Dua Pejabat BPR HAS Dipenjarakan Atas Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Jabatan

Kabag Perekonomian Pemkab Blitar, Moch Badrodin

Blitar – Berita Patroli – Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar memenjarakan dua pejabat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Artha Selaras (HAS) milik pemkab. Mereka menyalahgunakan kewenangan jabatan hingga berpotensi merugikan badan usaha milik daerah itu Rp 6-7 miliar.

Kabag Perekonomian Pemkab Blitar, Moch Badrodin mengatakan, kasus ini terungkap tahun lalu. Saat Bupati Rini Syarifah mulai fokus penerapan UU no 1/2022 bahwa Pemda tidak bisa bergantung seterusnya dari keuangan negara. Hingga kemudian dilakukan audit independen dan evaluasi management BUMD Pemkab Blitar.

“Dari audit itu ada temuan di BPR HAS kerugian sekitar Rp 300 juta per bulan. Kemudian ada non performing loan (NPL) atau kredit macet 80 persen. Dari temuan itu kemudian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan BPKP turun sehingga diproses melalui ranah hukum,” papar Badrodin dikonfirmasi wartawan, Sabtu (30/9/2023).

Proses hukum atas dugaan korupsi jajaran managemen BPR HAS-pun berjalan. Kasi Pidsus Kejari Blitar, Agung Wibowo mengatakan, Muhamad Fauzi selaku Direktur BPR HAS telah berstatus terdakwa dengan vonis Pengadilan Negeri (PN) Blitar 6 tahun. Kemudian banding di PT Surabaya diputus 5 tahun, dan saat ini masih proses permohonan kasasi.

“Pekan ini kami menahan DTS selaku Kabag Marketing BPR HAS di rutan Blitar selama 20 hari ke depan. Penahanan terhadap DTS ini merupakan rentetan kasus sebelumnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh direktur BPR Hambangun Artha Selaras yang kasusnya sudah kita sidangkan,” ungkap Agung.

Menurut Agung, DTS diduga menyalahgunakan kewenangannya bersekongkol dengan nasabahnya untuk menyalurkan kredit tanpa prosedur yang benar. Kredit diberikan tanpa adanya analisa kemampuan bayar debitur, appraisal dan pemanfaatan kredit untuk usaha apa. Akibatnya, badan usaha milik Pemkab Blitar ini tidak pernah ada pembagian deviden. Bahkan modal ikut tergerus habis.

“Potensi kerugian Pemkab Blitar karena penyaluran kredit tidak sesuai SOP ini mencapai Rp 6 sampai 7 miliar,” pungkasnya.

(Red)