Komisi III DPR “Habiburokhman” Duga TPPO Libatkan Oknum Pejabat

Habiburokhman.

Jakarta – Berita Patroli – Anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra, Habiburokhman, menyebut tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dijalankan oleh jaringan mafia. Dia mengapresiasi kerja Polri yang sampai saat ini telah menetapkan 532 orang jadi tersangka kasus TPPO.

“Kami apresiasi gerak cepat Polri meringkus mafia TPPO karena ulah mereka sudah sangat meresahkan,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

Dia menduga ada keterlibatan oknum pejabat negara di kasus TPPO. Sehingga, pelaku TPPO bisa leluasa menjalankan aksinya.

“Kami minta semua yang terlibat ditindak tegas termasuk oknum pejabat negara bila terbukti menjadi backing mafia TPPO,” ucap Waketum Gerindra ini.

Habiburokhman menyebut TPPO merupakan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan jika terdapat jaringan. Karena itu, dia yakin ada oknum pejabat yang selama ini melindungi.

“Saya yakin mereka bisa leluasa beroperasi karena adanya oknum pejabat yang ikut terlibat membekingi,” katanya.

Satgas TPPO besutan Kapolri terus melakukan penindakan. Kini total ada 532 tersangka yang diringkus.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa ratusan tersangka itu berasal dari 456 laporan polisi. Total ada 1.572 korban yang diselamatkan.

“Dari ratusan LP yang diterima, Satgas TPPO telah menyelamatkan 1.572 korban,” kata Ramadhan kepada wartawan, Rabu (21/6).

Ramadhan merinci ada 711 korban perempuan dewasa dan 86 perempuan anak. Kemudian 731 korban laki-laki dewasa dan 44 anak laki-laki.

Masih sama, Ramadhan menyebut modus terbanyak adalah dengan mengiming-imingi bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Pekerja Rumah Tangga (PRT). Yakni dengan total 361 kasus.

“Selanjutnya modus dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK) ada 116 kasus, modus dijadikan Anak Buah Kapal (ABK) ada 6 kasus dan eksploitasi terhadap anak ada 25 kasus,” katanya.

Lebih lanjut, Ramadhan mengatakan, dari ratusan kasus yang diungkap, saat ini perkembangannya 83 kasus masuk tahap penyelidikan. Kemudian 347 di tahap penyidikan dan berkas sudah lengkap atau P21 ada satu kasus. (Red)