Kejari Dampingi 10 Proyek Strategis Daerah Pemkab Mojokerto

Mojokerto BeritaPatroli

Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melakukan pendampingan terhadap 10 proyek strategis daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menginventarisasi potensi ancaman yang timbul dan proyeksi mencegah timbulnya perbuatan melawan melawan hukum.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Kabupaten Mojokerto, Moch Indra Subrata mengatakan, Bupati Mojokerto menetapkan 10 proyek strategis daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/158/ HK/416-012/2022 tentang Paket Strategis Tahun Anggaran 2022.

“SK Bupati Mojokerto tersebut ditindak lanjuti dengan permohonan PPS Daerah oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. Sehingga saat ini, tim melakukan telaah kajian terhadap 10 proyek strategis daerah tersebut,” ungkapnya, Jumat (17/6/2022)

Tim PPS Kejari Kabupaten Mojokerto membuat telaah dan kajian terhadap 10 proyek strategis daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni melakukan inventarisasi potensi ancaman yang timbul dan proyeksi mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum.

“Sampai dengan saat ini, tim masih dalam proses melakukan kegiatan pengamanan dan penggalangan terhadap proyek tersebut. Tim juga melibatkan pihak-pihak terkait guna mendukung kegiatan tersebut, seperti Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Penyidik, dan APIP serta pihak lainnya,” katanya.

Kasi Intel menjelaskan, jika Tim PPS merupakan bagian dari peran Intelijen penegakan hukum atau intelijen yustisia dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan. Tujuannya yakni untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan dari ancaman yang timbul.

“Yakni untuk deteksi dini terhadap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan serta keamanan nasional di bidang pembangunan strategis. Tim PPS bertugas untuk mewujudkan kebijakan penegakan hukum terhadap proyek strategis daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui pendekatan pencegahan, penindakan yang saling sinergis, komplementer, terintegrasi serta proporsional,” jelasnya.

Yakni dalam memberantas tindak pidana yang terkait dengan pembangunan tersebut. Selain itu, lanjut Kasi Intel, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus turut serta dalam menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Diharapkan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun jika dalam perjalanannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka tim secara profesional dapat melakukan penghentian pengamanan,” urainya.

Sehingga penanganannya diserahkan kepada pihak terkait yang lebih berwenang, yaitu salah satunya Jaksa Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk ditindak lanjuti. Dengan telaah dan kajian tersebut, diharapkan tercapai penegakan hukum yang berhati nurani sebagaimana perintah dan arahan Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (Hka)