Berita Nasional
KAJARI Lamongan Lakukan Pembohongan Publik, KAJATI,diminta Evaluasi secara mendalam
Berita PATROLI Lamongan,
Terkait pemberitaan yang beredar, dilapangan, termuat diberita PATROLI.co.id, ” Oknum Kejari Lamongan,Peras Masyarakat saat ambil BB Ranmor, ” Rupanya dengan adanya berita tersebut KEPALA Kejaksaan Negeri Lamongan, Dyah Ambarawati,

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Dyah Ambarawati,saat memberikan keterangan kepada wartawan,Kajari menyanggah bahwa pemberitaan tersebut tidak benar,bohong ,harusnya sebagai pimpinan dikejaksaan negeri Lamongan,memberikan klarifikasi kepada wartawan berita PATROLI,bukan ke wartawan lain yang tidak tau duduk perkaranya,
meradang dan mengklarifikasi pemberitaan dari media online PATROLI, pada Kamis 12 Mei 2022 , langkah yang bagus pihaknya langsung gerak cepat dengan memerintahkan Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Lamongan untuk melakukan pengecekan atas pemberitaan tersebut.tapi perintah dari Kepala Kejaksaan kepada Kasi Intel seakan bagaikan angin lalu dan tidak dilaksanakan dengan baik,bagaimana tidak , saat berita ini diturunkan , tidak ada telp atau konfirmasi dari pihak kejaksaan negeri Lamongan, seperti yang dikatakan oleh Kajari Lamongan kepada wartawan Online Media Indonesia,” Kejari Lamongan, Jelaskan tudingan,pemerasa dilingkungan nya”
“Mendengar kabar tersebut, saya langsung membentuk Tim Pengawasan Melekat (Waskat) dengan mengeluarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor : PRINOPS – 516/M.5.36/Dip.4/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan memerintahkan Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Lamongan untuk melakukan pengecekan atas pemberitaan pada media online dimaksud.”kata Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Dyah Ambarawati dalam keterangan persnya, Sabtu (14/4).
Dikatakan Dyah, dalam pengecekannya, Tim Pengawasan Melekat (Waskat) memperoleh informasi bahwa dalam pengembalian barang bukti berupa

BB Kendaraan bermotor yang dikeluarkan,setelah keluarga terpidana dimintai sejumlah uang,oleh oknum petugas Kejari Lamongan
1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT. Kata Dyah, motor tersebut berwarna putih biru dengan nopol S-2199-AO tersebut, Sdr. Mulyadin (Petugas BB) tidak pernah meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. PIPIT (Iswatul Mufidah).
Di tempat terpisah, pemilik kendaraan Honda Beat Pipit membenarkan apa yang dijelaksan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan. Menurut Pipit, pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan yang menyebut ada oknum Kejari Lamongan yang mengambil barang motor ataupun dimintai keterangan oleh wartawan media online : berita PATROLI .co.id
“Terkait dengan isi pemberitaan yang mengatakan bahwa oknum Kejaksaan Negeri Lamongan telah meminta uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pengambilan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih biru nopol S-2199-AO tidak benar dan hoax. Malah, saya mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Lamongan karena dalam proses pengambilan barang bukti mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah.”terang Pipit menjelaskan.” Perlu masyarakat ketahui peristiwa ini bermula saat pengambilan BB kendaraan bermotor,yang mana pihak keluarga terpidana mengaku diperas,( dimintai duit ) sebesar 500rb oleh oknum Kejaksaan Negeri Lamongan,dan sudah termuat diberita PATROLI yang tersebut dengan judul diatas,bahkan saat wartawan berita PATROLI melakukan tugas jurnalistiknya berniat konfirmasi ke Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan,malah wartawan berita PATROLI dicegat security yang berwajah garang,” Anda darimana,sudah ada janji apa belum,kalau belum ada janji bapaknya tidak boleh masuk,peristiwa tersebut terjadi tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 11 siang,” Sungguh ironis memang,Security Kejari Lamongan tidak paham dengan UU PERS No 40 Tahun 1999,yang mana wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya dilindungi UU tersebut diatas, menanggapi polemik dalam pemberitaan yang disanggah oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ,Pengamat Hukum asal Surabaya Didi Sungkono.S.H.,M.H., angkat bicara ,kepada wartawan menerangkan,” Boleh boleh saja hal tersebut tidak diakui bahkan disangkal oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan,namun Hukum itu kan perlu bukti,saya kira Kajari sudah sangat paham,

Pipit alias Usfatul Mufidah,saat menulis pengakuan,pernyataan bahwa dirinya memang benar dimintai duit oleh oknum petugas Kejaksaan Negeri lamongan,foto tersebut membuktikan bahwa peristiwa itu ada,masyarakat berharap oknum tersebut ditindak tegas,bukan malah terkesan dilindungi.
kalau memang tidak ada pengakuan yang dituangkan dalam pernyataan tidak mungkin wartawan memberitakan secara sepihak,

Surat pernyataan yang ditulis tangan ,bermaterei 10 ribu,oleh Pipit alias Usfatul Mufidah,dalam surat pernyataan tersebut,dirinya membenarkan,kalau dimintai duit sebesar 500ribu oleh oknum Kejaksaan Negeri Lamongan,untuk mengeluarkan BB Ranmor sebuah sepeda motor,kalau hal tersebut dibantah oleh Kajari Lamongan,bahkan sampai melakukan jumpa PERS,ini adalah sebuah kejahatan dan kebohongan publik,sebagai penegak hukum,faktor kejujuran yang paling utama.
harusnya Kejari Lamongan tidak alergi kepada wartawan,hormati UU PERS No 40 Tahun 1999, yang mana dalam bertugas,wartawan ada kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistiknya,bagaimana berita tersebut dikatakan bohong dan tidak benar,itu sangat prematur,ini era transparan tidak mungkin ada asap tanpa api,tidak mungkin hal tersebut tidak terjadi,pemerasan,itu pasti tidak diberikan kuitansi,bagaikan kentut,angin busuk,berbau tapi sulit dibuktikan,” Urai Didi Sungkono.S.H.,M.H.,Kandidat Doktor Ilmu Hukum disalah satu Universitas ternama di Surabaya ini, lebih jauh Didi Sungkono menambahkan,” Kepala Kejaksaan tinggi harus tegas,turunkan team,evaluasi Kajari Lamongan,biar tidak asal asalan melakukan pembohongan publik,ini rawan dan menjadi preseden buruk dilapangan,terutama dimasyarakat,tegakkan hukum secara tegas,bukan karena nominalnya,tapi kelakuannya ,patut diduga ini bagaikan gunung Es,era sekarang sudah berbeda,berikan sanksi tegas,bukan malah dilindungi kelakuan oknum oknum bermental bejat,yang memperjualbelikan kewenangan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan ,” Ujarnya ( Tommi/Adit/Saiful/Humbass )
