Oknum Polisi Penyerang Penyidik KPK sudah divonis, Pengamat Kepolisian Desak Mabes Polri lakukan PTDH

Berita Patroli Jakarta – Pengamat Kepolisian, Didi Sungkono.S.H.M.H yang juga Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rastra Justitia789, menyikapi terkait vonis dua oknum Brimob penyerang Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, saat diminta tanggapannya, kepada wartawan mengatakan,” Kepolisian berharap Divisi Propam Polri dapat menjatuhkan sanksi terberat terhadap dua anggota Brimob Polri Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Dua terdakwa penyiram air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan , sudah ada Vonis dari Pengadilan, diharapkan dapat diberi sanksi terberat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat,

Didi Sungkono menambahkan, bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepada kedua terdakwa sepenuhnya menjadi wewenang Divisi Propam Polri berdasar hasil pemeriksaan etik dan Vonis Pidana yang menjadi landasan Hukumnya, terhadap Rahmat Kadir dan Ronny Bugis nantinya. Hanya saja, dia menilai, mengingat perbuatan kedua terdakwa amat tercela dan mencoreng nama baik Polri maka sudah sepantasnya hukuman terberat lah yang mesti dijatuhkan.

“Karena perbuatan dua terdakwa sungguh tercela dan mencoreng nama baik institusi. Kita sebagai masyarakat berharap sanksi terberat PTDH dijatuhkan pada mereka,” kata Didi Sungkono .
Didi lantas menjelaskan, bahwa ada tiga jenis sanksi yang diberikan bagi anggota Polri yang terbukti melakukan tindak kejahatan. Sanksi-sanksi tersebut diantaranya, sanksi disiplin, etik dan pidana. Semua diatur dalam Perkap untuk yang pidana sudah diatur jelas oleh KUHAP, UU No 08 tahun 1981, sudah jelas dan terang Polisi adalah sipil yang dipersenjatai, jadi dalam UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, diatur lengkap, sudah sangat layak diPTDH pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

“Bagi dua orang terdakwa kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang sudah divonis pidana, maka Polri dapat memproses hukuman akibat pelanggaran terhadap kode etik,” ujarnya,

Semua aturan terkait sanksi etik itu tertera dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi. Ancaman bagi anggota Polri yang melakukan pelangggaran berat di atur dengan jelas dalam Pasal 21.

“Yang terberat adalah PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat,” ungkap Didi sungkono yang juga seorang Advokat ini
Ketua Majelis Hakim secara terpisah, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Majelis hakim Djuyamto telah memvonis terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan hukuman 2 tahun penjara. Sedangkan, terdakwa Ronny Bugis divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

Mereka dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama untuk melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap kedua terdakwa itu lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam perkara ini, JPU sebelumnya menuntut terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dengan hukuman satu tahun penjara ( HAN )